Pemko Padang optimistis meraih WTP ke-13 usai BPK Sumbar menyelesaikan audit LKPD 2025 di Padang. (Foto: dok kliksumbar.id/Arie St Malin Mudo.Padang, Lamosai.com– Pemerintah Kota Padang resmi mengakhiri pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat, Rabu (6/5/2026).
Exit Meeting berlangsung di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang. Kegiatan itu menandai selesainya pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengapresiasi kerja tim BPK selama proses audit berlangsung. Ia menyebut pemeriksaan tersebut memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Pemko Padang berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Fadly Amran.
Selain itu, Fadly meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera menindaklanjuti catatan pemeriksaan. Menurutnya, langkah itu penting untuk menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah.
Fadly menegaskan seluruh masukan dari BPK akan menjadi bahan evaluasi internal pemerintah daerah. Pemko Padang juga memastikan proses penyempurnaan berjalan sesuai aturan.
Selain itu, Fadly meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera menindaklanjuti catatan pemeriksaan. Menurutnya, langkah itu penting untuk menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah.
“Kami akan menindaklanjuti setiap catatan yang ada. Seluruh pengelolaan keuangan harus berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Ia berharap komunikasi antara Pemko Padang dan BPK terus terjaga hingga terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Sementara itu, Pengendali Teknis BPK Perwakilan Sumbar, Dedi Efendi, mengapresiasi kerja sama seluruh jajaran Pemko Padang selama pemeriksaan berlangsung.
Menurutnya, BPK masih memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk melengkapi dan menyempurnakan sejumlah administrasi sebelum laporan final diterbitkan.
Pemko Padang kini optimistis kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2025.
Jika target itu tercapai, maka Kota Padang akan mengoleksi 13 opini WTP. Selain itu, capaian tersebut menjadi raihan ke-12 secara berturut-turut sejak 2014.
Fadly menyebut capaian itu menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah agar kualitas laporan keuangan terus meningkat setiap tahun.
Dalam pertemuan tersebut, Fadly turut didampingi Inspektur Kota Padang, Sonny Budaya Putra, serta sejumlah kepala OPD terkait.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kota Padang dan Sumatera Barat. (***)
