Padang, Lamosai.com- Kejanggalan dan keanehan dalam bursa seleksi terbuka (Selter) Sekretaris daerah (Sekda) Kota Padang kosong peminat menjadi tanda tanya besar bagi semua kalangan masyarakat Kota Padang. Hal ini menjadi sorotan serius di Komisi I DPRD Kota Padang.
Menyikapi polemik tersebut dan sampai saat ini masih di jabat oleh pelaksana tugas (plt) Sekdako, Komisi I DPRD Kota Padang akan segera memanggil Panitia Seleksi bahkan Walikota Padang dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan Ketua Komisi I, Djunaidy Hendry kepada media ini usai rapat Komisi I, Senin (14/3/2022) siang.
Djunaidy Fraksi PKS mengungkapkan, Komisi I merasa prihatin dengan hasil selter calon sekda defenitif Kota Padang. Karena tidak ada satu orang pun yang mendaftar untuk seleksi orang nomor satu dilingkungan ASN Kota Padang tersebut.
Ia menilai, komisi I DPRD Kota Padang sangat kecewa. Pasalnya, kenapa selter hanya dilaksanakan untuk Kota Padang saja. Kita menginginkan sekda yang berkualitas dan mampu menjawab permasalahan Kota Padang.
"Kota Padang sejak tidak ada wakil walikota dan tidak ada sekda defenitif, banyak permasalahan kota. Kota Padang ini kota besar, ibukota Propinsi dan menjadi barometer bagi daerah lainnya yang perlu segera didefentifkan sekdanya. Oleh karena itu, dengan adanya polemik selter ini, komisi I akan segera memanggil panitia seleksi dan pj sekda bahkan walikota Padang, untuk memberikan keterangan," tegas Djunaidy.
Ia mengungkapkan, kenapa tidak ada yang mendaftar dan kenapa seleksi sekda ini hanya untuk pejabat kota padang saja. Dan komisi I juga secara umum akan menyarankan kepada pemerintah kota atau pansel untuk membuka lagi pendaftaran.
"Tapi untuk se Sumatera Barat, bukan hanya padang saja. Nanti pun komisi I juga akan mempertanyakan kepada walikota Padang mengenai wakil walikota Padang," ucap Djunaidi.
Ketua fraksi PKS ini meminta, agar walikota serius untuk memastikan wakil walikota ini secara defentif, ini kita bicara untuk kota padang. Ia menilai, kedua jabatan ini memiliki peran strategis dalam pembangunan kota padang kedepan.
"Komisi I mempertanyakan sejauh mana walikota memproses untuk wakil walikota ini, agar segera diserahkan kepada DPRD. Apakah sudah ada konsolidasi dari partai pengusung, tentu ini harus diinisiatori oleh walikota, atau kapan targetnya, itu setelah pembahasan Sekda ini nantinya," ujarnya.
Ketua Komosi I melanjutkan, Ini bukan saja membicarakan wakil walikota saja, termasuk persoalan sekda. Karena kedua jabatan itu memiliki peran strategis dalam pembangunan kota padang kedepannya," pungkas Djunaidy.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Komisi I DPRD Padang Budi Syahrial, SH dari Fraksi Gerindra mempertanyakan tentang keseriusan walikota Padang dalam persoalan Sekda ini. Open Biding atau seleksi terbuka, kalau hanya dibatasi sampai dilingkungan pemerintah kota padang, itu diskriminatif jadinya.
Diungkapkan politisi Gerindra Kota Padang ini, Open Biding itu harus dilakukan se Sumatera Barat. Sehingga siapapun yang berpotensi untuk menjadi sekda, itu boleh mendaftar sejauh sesuai dengan persyaratan kepangkatan dan SOPnya.
"Saya melihat, kondisi ini terkesan di atur untuk baying tame (membeli waktu), ketika waktunya habis, maka terbit hak walikota mengusulakan siapa yang menjadi sekda sesuai dengan pilihannya. Ini yang perlu kita hindari, jangan dipolitisir juga persoalan PNS. Sebab, PNS itu netral, bekerja profesional dan proporsional tidak berdasarkan tekanan partai politik," pungkas Budi Syahrial.
Jika memang di kota Padang tidak ada yang berminat, kan bisa dibuka bagi putra terbaik se Sumbar, tegas Budi.
" Sebanyak itu putra terbaik Padang dan Sumbar yang memiliki kompetensi, S2 bahkan Doktor dan sangat mumpuni untuk mengisi jabatan Sekda ini," imbuh Budi dengan suara lantangnya. (Hr1/Arm)
