Reses Perorangan, H. Suwirpen Prioritaskan Persoalan Zonasi Pendidikan di Sumbar

H. Suwirpen Suib, S. Sos kunjungi masyarakat Bandar Buat dalam rangka reses menjemput aspirasi konstituennya. Ia didampingi Ketua Fraksi Demokrat DPRD Padang Surya Jufri Bitel, S. Sos. @rie St. Malin Mudo

Padang, Lamosai.com - Persoalan menyangkut zonasi dalam penerimaan siswa baru untuk SMP Negeri maupun SMA yang menjadikan dilema dan banyak masyarakat yang dirugikan, menjadi salah satu bahan masukan yang diperoleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, H. Suwirpen Suib, S. Sos saat melakukan pertemuan dengan sejumlah warga Kelurahan Bandar Buat, Kota Padang, Kamis (17/2/2022) malam.

Pertemuan politisi Demokrat Sumbar dengan warga di Masjid Al Kautsar Bandar Buat itu dalam rangka reses perorangan anggota dewan ke daerah pemilihannya (dapil) dalam rangka menyerap dan menampung aspirasi, saran serta masukan dari konstituennya.

Saat reses, dirinya juga didampingi oleh kader terbaik Partai Demokrat Kota Padang, Surya Jufri Bitel, S. Sos yang juga Ketua Fraksi Demokrat di DPRD Padang. Turut hadir Ketua LPM Bandar Buat, Lurah Sri Utari dan tokoh masyarakat sekitar.

Dalam pertemuan itu, Suwirpen mendapatkan informasi, setiap memasuki tahun ajaran baru penerimaan siswa SMP Negeri maupun SMA di Kecamatan Lubuk Kilangan (Luki) itu, kerap jadi polemik dan kegelisahan para orang tua murid.

"Informasi yang saya terima dari warga setempat (Bandar Buat, red), banyak dari anak-anak mereka yang telah lulus SD tidak dapat diterima bersekolah di SMP Negeri taupun pas memasuki SMA yang ada di kecamatan itu, karena terhambat kebijakan zonasi," ulas Suwirpen.

Akibat dari kebijakan itu, lanjut Bendahara DPD Demokrat Sumbar ini, terpaksa para orang tua murid ini menyekolahkan anaknya ke SMP dan SMA swasta. Dan kejadian serupa ini bisa dikatakan banyak terjadi di Kota Padang.

"Di Kelurahan Bandar Buat ini misalnya, karena SD dari anak-anak warga setempat yang jaraknya serba tanggung dengan SMP Negeri, akibatnya cukup banyak dari anak-anak warga ini yang tidak tertampung di SMP Negeri yang ada di kecamatan ini karena zonasi, jadi kan kasihan kita melihatnya," ujar Suwirpen.

Makanya, dia meminta penerapan zonasi dalam penerimaan siswa baru di SMP Negeri dan SMA Negri di Kota Padang harus ditinjau kembali. "Harus dicarikan solusinya, tidak boleh seperti penerapan kebijakan yang lama-lama, tukasnya lagi.

" Nanti akan kita evaluasi, monitoring dan kami dari DPRD Sumbar akan panggil Kadisdik Sumbar untuk membicarakan dan mendudukan persoalan ini," tegasnya dihadapan warga Bandar Buat- Luki.

Sementara itu, untuk Kota Padang, kami akan koordinasikan melalui kader Demokrat yang ada di DPRD Kota Padang untuk musyawarahkan lagi kebijakan zonasi untuk SMP ini dengan Kadis Pendidikan Kota Padang, bener Wakil Ketua DPRD Sumbar ini.

Kemudian menyinggung soal kebijakan zonasi untuk tingkat SMA, yang berada dalam pengawasan provinsi, Suwirpen mengaku sampai hari ini kebijakan zonasi ini masih belum berubah.

"Padahal, proses penerimaan siswa baru untuk SMA Negeri sebentar lagi datang. Ini mesti segera diatasi agak tidak muncul polemik," tukas Suwirpen.

Ditanya apakah dengan cara menambah jarak jangkauan atau membangun sekolah baru merupakan solusi dari permasalahan ini? Suwirpen menjawab itu tidak mungkin bisa dilakukan.

Contoh, terang dia, jika jarak jangkauan penerimaan ditambah sudah tentu sekolah yang berdekatan yang diterima, sementara bagi murid atau siswa yang jarak sekolahnya nanggung, pasti juga tidak akan diterima.

"Dan kalau dengan membangun sekolah baru, sudah tentu tidak bisa dalam waktu dekat ini, sementara waktu penerimaan siswa baru akan segera tiba," Suwirpen menjelaskan.

Dirinya juga menyebutkan persoalan zonasi untuk SMA Negeri juga dialami sejumlah daerah di kabupaten kota di Sumbar itu, mengingat satu nagari hanya punya satu SMA Negeri.

"Sekali lagi saya katakan persoalan ini pemerintah daerah harus segera mengatasinya dan dicarikan jalan keluarnya," kata Suwirpen.

Sementara itu, Lurah Bandar Buat, Sri Utari juga membenarkan persoalan zonasi untuk SD Negeri memang dikeluhkan oleh warganya.

"Untuk penerimaan siswa baru SMA Negeri di Bandar Buat ini, bisa dikatakan berada dalam zona abu-abu. Karena zona untuk sampai SMA Negeri cuma satu di Kecamatan Lubuk Kilangan ini yaitu SMAN 14. Jadi jarak tempuh dari Bandar Buat ke SMAN 14 itu cukup jauh," ujar Sri Utari.

Sri Utari menambahkan, kondisi sama juga dialami bagi tamatan SMP di kelurahan itu yang ingin masuk SMAN 4 Padang, juga tidak bisa diterima karena jaraknya juga jauh.

Sebenarnya, lanjut dia, persoalan zonasi ini sudah dia bicarakan saat penerimaan siswa baru pada tahun kemarin dengan pihak terkait.

Melihat kondisi demikian, Sri Utari mengaku, para tokoh masyarakat di Lubuk Kilangan ini sedang mengupayakan mencari lahan baru untuk pembangunan SMA Negeri yang baru di kecamatan ini.

Tujuannya, lanjut dia, agar bisa menampung anak-anak yang tidak diterima di SMAN 14 Padang maupun di SMAN 4 Padang.

"Memang ada juga sebagian anak dari kecamatan ini yang diterima di SMAN 14 maupun SMAN 4, namun mereka diterima melalui jalur prestasi dan jalur pemenuhan kuota karena peminat untuk di SMA itu belum terisi penuh," kata Sri Utari.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Padang 3 periode Surya Jufri Bitel, S. Sos sangat mengapresiasi atas kunjungan bapak H. Suwirpen untuk menemui masyarakat Bandar Buat-Luki ini. Sebab selama ini bentuk andil dan kepedulian beliau cukup besar terhadap warga disini, ujar Aciak Bitel sapaan akrab beliau.

" Dengan adanya kolaburasi DPRD Sumbar dan Padang, tentunya bisa memberikan efek positif bagi warga disini," imbuh Bitel.

Harapan kita semua, semoga terus ada perhatian khusus dari bapak H. Suwirpen. Apalagi bantuan beliau banyak, seperti WRC, sembako paket murah dan lainnya, tutup Anggota DPRD Padang ini. (Hr1)