Padang, Lamosai.com- Wali Kota Padang Fadly Amran merespons sejumlah kritik tajam yang disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Padang terkait penanganan kekeringan di beberapa wilayah pasca bencana.
Fadly menilai masukan tersebut sebagai bagian dari dinamika pengawasan dan kerja bersama. Namun menekankan pentingnya penyampaian kritik yang didukung data serta kondisi faktual di lapangan.
orang nomor satu di Padang ini menjelaskan, Pemerintah Kota Padang telah lebih dulu mengambil langkah konkret dengan menggelar rapat koordinasi lintas instansi bersama BPBPK dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat guna memetakan persoalan kekeringan yang terjadi di sejumlah titik.
“Sekitar lima hari lalu kami sudah duduk bersama untuk memetakan persoalan ini. Alhamdulillah, hasilnya mulai terlihat," ujar Fadly Amran melalui keterangan resminya, Rabu (28/1/2026).
Bahkan, daerah Irigasi Lubuk Minturun yang menjadi kewenangan Pemko Padang saat ini sudah kembali dialiri air, tegasnya.
"Bahkan sebelumnya, aliran di sisi kanan dI Koto Tuo juga sudah normal,” sebutnya.
Selain itu, Pemko Padang juga telah melakukan pendataan menyeluruh terhadap wilayah terdampak kekeringan.
Data tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan dukungan penanganan kepada Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK).
Menurut Fadly, sedikitnya terdapat 264 titik kekeringan yang telah didata secara rinci, lengkap dengan nama dan alamat lokasi.
Selama proses penanganan berlangsung, pemerintah daerah bersama berbagai pihak terkait tetap menjalankan langkah darurat berupa pendistribusian air bersih ke masyarakat.
“Hingga saat ini, total air bersih yang telah disalurkan mencapai sekitar 27 hingga 28 juta meter kubik ke wilayah-wilayah yang membutuhkan,” ungkapnya seperti dilansir pada Tribun Padang.
Fadly Amran menegaskan bahwa seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan terus bekerja dengan intensitas tinggi dalam menangani dampak pascabencana hidrometeorologi.
Ia menyebut, sinergi antar pihak menjadi kunci utama dalam upaya pemulihan.
“Kami melihat semua pihak bergerak maksimal, mulai dari DPR RI, kementerian melalui balai, pemerintah provinsi, perguruan tinggi, hingga organisasi masyarakat dan relawan. Meski setiap lembaga memiliki kewenangan dan tugas masing-masing, yang terpenting adalah kesamaan semangat untuk segera memulihkan kondisi masyarakat pascabencana,” tutupnya.(**)
