Anggota DPRD Sumbar, Daswippetra Sayangkan Ketidak Hadiran Pemprov di Paripurna

Anggota DPRD Sumbar, H. Daswippetra, Dt Manjinjiang Alam, SE, M. Si dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sangat menyayangkan ketidak hadiran Pemprov Sumbar saat masa sidang Paripurna dalam penyampaian padangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda pertanggungjawaban APBD 2024. Arie St Malin Mudo

Sumbar, Lamosai.com- Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat H. Daswippetra, Dt Manjinjiang Alam, SE, M. Si dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sangat menyayangkan ketidak hadiran Pemprov Sumbar saat masa sidang Paripurna dalam penyampaian padangan umum fraksi-fraksi.

Sesi wawancaranya, Daswippetra Dt Manjinjiang Alam mengatakan, DPRD Provinsi Sumbar, menyelenggarakan rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi- fraksi terhadap Ranperda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumbar Tahun 2024, Senin, (16/6/2025).

"Alhamdulillah, rapat dipimpin oleh wakil ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman, dihadiri unsur pimpinan H. Muhidi, MM, Iqra Cissa, Nanda Satria dan dihadiri lebih dari 2/3 anggota DPRD Sumbar," ujar politisi senior PPP ini.

Namun, sangat kami sayangkan, dari pihak pemprov Sumbar hanya dihadiri Sekda propinsi Arry Yuswandi dan beberapa eselon II, ujar Dt Manjinjiang Alam dengan nada sedikit kecewa.

Pada rapat itu, Lanjut Daswippetra, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan beragam pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut.

"Nah, melihat paripurna senin 16 Juni 2025 ini adalah sesuatu yang sakral dimana pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban APBD 2024," imbuhnya.

Masih kata Daswippetra, melihat kondisi seperti ini berarti pemprov Sumbar tidak menghargai kami di anggota legialatif ini.

" Saya secara pribadi dan Anggota DPRD Sumbar lainnya, merasa sangat kecewa karena tak dihadiri oleh Gubernur dan tak banyak pula dihadiri oleh eselon II, ada juga yang hadir namun diwakilkan saja," pungkasnya dengan nada tinggi.

Ini yang sangat kita sayangkan,lanjut Daswippetra, semestinya Gubernur yang hadir mendengarkan langsung. Sebab, ini merupakan pertanggungjawaban kepala daerah. 

"Nah, dengan ketidak hadiran pemprov disini, bermacam-macam narasi dan stigma tidak bagus muncul dari kawan-kawan dan ini perlu evaluasi kedepannya," pungkas Daswippetra.

Bagi saya pribadi menilai, paripurna seperti ini setengah mengabaikan atau bisa jadi melecehkan dari pada lembaga DPRD Sumbar, kata Daswippetra sembari menutup bincang siang disela-sela paripurna. (Hr1)