Dirut Perumda Air Minum Padang H. Hendra Pebrizal, S. Sos, MM Buka Suara soal Air Keruh, Beberkan Dampak Bencana dan Proses Pemulihan. Arie St Malin MudoPadang, Lamosai.com- Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal, angkat bicara dan menjelaskan penyebab meningkatnya kekeruhan air yang diterima sebagian pelanggan.
Kondisi tersebut, menurut dia, berkaitan dengan tingginya kekeruhan air baku serta kerusakan sejumlah infrastruktur utama akibat bencana.
Hendra mengatakan Perumda Air Minum Kota Padang masih menghadapi tekanan kinerja pascabencana.
Sejumlah intake, pipa transmisi, pompa, jembatan pipa, dan komponen instalasi pengolahan terdampak sehingga proses pemulihan harus dilakukan secara bertahap.
“Memang ada beberapa kendala dalam pelayanan dan kualitas produk. Namun, kondisi itu bukan sesuatu yang disengaja. Ada faktor alam dan kegiatan eksternal yang ikut berdampak terhadap infrastruktur serta pelayanan Perumda Air Minum Kota Padang,” kata Hendra, Senin (24/8/2026).
Penjelasan tersebut disampaikan Hendra menanggapi tuntutan Garda Muda Merah Putih (GMMP) Sumatera Barat yang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Perumda Air Minum Kota Padang, Jalan H. Agus Salim Nomor 10, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur.
Dalam orasinya, massa menyoroti tingkat kekeruhan air yang diterima pelanggan. Pengunjuk rasa juga mempertanyakan pengelolaan dan pengendalian sampah serta keterlibatan Perumda Air Minum dalam pemungutan iurannya.
Massa ditemui Sekretaris Perusahaan Perumda Air Minum Kota Padang, Richi Gautama. Aspirasi yang disampaikan GMMP diterima untuk diteruskan kepada jajaran direksi dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan perusahaan.
Hendra menjelaskan, curah hujan yang kembali meningkat dan kondisi cuaca yang tidak menentu ikut memengaruhi kualitas sumber air baku. Hujan membawa lumpur, pasir, dan material lainnya dari daerah tangkapan air menuju sungai yang menjadi sumber produksi perusahaan.
“Ketika curah hujan tinggi, tingkat kekeruhan air baku meningkat secara signifikan. Pada sebagian lokasi, air bercampur lumpur. Bahkan, dalam kondisi tertentu, material lumpurnya lebih dominan dibandingkan air. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap proses pengolahan dan kualitas air,” ujarnya.
Hendra menerangkan, banjir dan longsor sejak akhir 2025 menyebabkan sejumlah intake tertimbun sedimen, pipa transmisi hanyut, pompa terendam, serta kerusakan serius pada jembatan pipa Gunung Nago yang menjadi salah satu jalur utama pasokan air.
Perusahaan juga harus memasang pipa transmisi jalur kedua dari Intake Palukahan untuk mengamankan pelayanan wilayah utara. Sementara itu, sejumlah komponen accelerator Instalasi Pengolahan Air Gunung Pangilun mengalami kerusakan pascabencana sehingga memerlukan perbaikan menyeluruh.
Accelerator merupakan bagian penting dari instalasi pengolahan karena menggabungkan proses koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi untuk memisahkan lumpur serta material lain dari air baku.
Kerusakan komponen tersebut dapat mengurangi kemampuan instalasi dalam menangani peningkatan kekeruhan.
Selain fasilitas itu, optimalisasi juga dilakukan terhadap Intake Kampung Koto dan Intake Lubuk Peraku. Langkah tersebut dibutuhkan agar kemampuan pengambilan dan pengolahan air baku dapat kembali menunjang pelayanan pelanggan secara maksimal.
“Intake dan beberapa infrastruktur lain yang terdampak masih dalam proses pemulihan dan optimalisasi. Termasuk Intake Lubuk Peraku, yang saat ini juga sedang kita optimalkan agar dapat menunjang peningkatan pelayanan,” kata Hendra.
Menurut dia, kombinasi tingginya kekeruhan air baku dan kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya pulih membuat beban instalasi pengolahan meningkat. Perusahaan harus menyesuaikan kapasitas produksi dan melakukan pengolahan secara lebih hati-hati agar kualitas air tetap terjaga.
“Petugas kami tetap bekerja maksimal. Dalam kondisi seperti ini, yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana kualitas produk tetap terjaga dan pelayanan kepada pelanggan terus berjalan,” ujarnya.
Pemulihan infrastruktur pascabencana mendapatkan dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dengan nilai sekitar Rp82 miliar. Perumda Air Minum Kota Padang tidak menjadi pelaksana utama, tetapi mendampingi proses pemetaan kebutuhan dan fasilitas yang terdampak.
“Perumda hanya bertindak sebagai pendamping dalam pemetaan kegiatan. Pekerjaan dilaksanakan Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera V. Dukungan ini diarahkan untuk pemulihan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan serta produk pascabencana,” kata Hendra.
Mengenai pengelolaan dan pengendalian sampah yang turut dipersoalkan GMMP, Hendra menegaskan keterlibatan Perumda Air Minum terbatas pada pemungutan iuran berdasarkan penugasan Pemerintah Kota Padang.
“Perumda Air Minum hanya membantu pemungutan iuran sampah sebagaimana mandat Pemerintah Kota Padang. Operator teknis pengangkutan, pengelolaan, dan pengendalian sampah berada di Dinas Lingkungan Hidup. Hasil pungutannya langsung disetorkan ke rekening DLH Kota Padang,” ujarnya.
Hendra berharap masyarakat dapat bersabar selama proses pemulihan dan optimalisasi berlangsung. Seluruh tim teknis, kata dia, masih bekerja agar infrastruktur yang terdampak kembali berfungsi optimal dan mutu pelayanan dapat ditingkatkan.
“Kami memahami keluhan masyarakat. Seluruh tim masih bekerja maksimal agar infrastruktur pascabencana kembali berfungsi optimal, kualitas air semakin baik, dan pelayanan kepada pelanggan terus meningkat. Kami berharap masyarakat dapat bersabar selama proses pemulihan ini,” tutup Hendra.(**)
