Padang, Lamosai.com — Komitmen menuju Indonesia bebas kendaraan Over Dimensi dan Overload (ODOL) terus diperkuat. Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat memastikan program Zero ODOL bukan sekadar jargon nasional, melainkan agenda serius yang kini mulai bergerak nyata di daerah.
Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar, H.M. Reza Chairul Akbar Sidiq menegaskan, tahapan menuju Zero ODOL 2027 dilakukan secara bertahap dan terukur, dimulai dari edukasi, pembinaan, hingga penegakan hukum secara menyeluruh.
“Sekarang masih tahap sosialisasi. Kita mendorong para pelaku usaha angkutan untuk menyesuaikan dimensi dan kapasitas muatan kendaraan sesuai aturan. Namun ke depan, penindakan pasti dilakukan,” tegasnya, Rabu (6/5/2026).
Menurut Reza, pendekatan persuasif dipilih sebagai langkah awal agar kesadaran tumbuh dari para pelaku transportasi itu sendiri. Sebab, praktik ODOL tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur jalan, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi keselamatan pengguna jalan serta lingkungan sekitar.
Langkah edukatif tersebut mulai menunjukkan hasil. Salah satunya terlihat pada angkutan batu bara milik PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Teluk Sirih yang sebelumnya banyak dikeluhkan masyarakat.
Kini, sejumlah kendaraan mulai mengurangi kapasitas muatan serta menutup bak truk menggunakan terpal guna meminimalkan debu di kawasan Teluk Kabung Tengah.
Reza menyebut perubahan itu lahir dari komunikasi dan dialog yang dibangun bersama berbagai pihak, termasuk masyarakat dan organisasi sipil.
“Kita memilih duduk bersama untuk mencari solusi. Dengan komunikasi yang baik, situasi menjadi lebih kondusif,” ujarnya.
Di sisi lain, Ditlantas Polda Sumbar juga terus memperkuat sistem penegakan hukum berbasis teknologi. Saat ini, sekitar 95 persen penindakan pelanggaran lalu lintas telah dilakukan melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
Meski demikian, pelanggaran ODOL dinilai masih menjadi tantangan tersendiri karena membutuhkan integrasi lintas sektor dan kementerian teknis.
“Masalah ODOL tidak bisa diselesaikan hanya oleh kepolisian. Ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak karena menyangkut regulasi, pengawasan, hingga sistem logistik nasional,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi tingkat kepatuhan masyarakat Sumbar yang dinilai cukup baik dalam berlalu lintas. Namun demikian, Reza menekankan bahwa keselamatan di jalan raya sejatinya harus lahir dari kesadaran pribadi, bukan semata karena adanya pengawasan aparat.
“Keselamatan itu kebutuhan bersama, bukan karena ada polisi atau tidak,” katanya.
Lebih jauh, Reza menilai arah penegakan hukum saat ini tidak lagi semata berorientasi pada penghukuman, melainkan membangun kesadaran publik melalui pendekatan restoratif, korektif, dan rehabilitatif.
“Kita tidak hanya ingin menindak, tetapi juga membangun budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Dengan kombinasi edukasi, dialog, pemanfaatan teknologi, dan penegakan hukum yang konsisten, Ditlantas Polda Sumbar optimistis target Zero ODOL 2027 dapat tercapai.
Program tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan sistem transportasi dan logistik yang lebih aman, tertib, ramah infrastruktur, serta mengutamakan keselamatan publik.(Hr1/*)
