Padang, Lamosai.com— Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan pelaksanaan otonomi daerah harus menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang maksimal, peningkatan kualitas pendidikan, serta optimalisasi potensi lokal untuk memperkuat ekonomi daerah, khususnya sektor UMKM.
Hal itu disampaikan Muhidi saat diwawancarai usai menghadiri upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Lapangan Kantor Gubernur Sumbar, Senin (27/4).
Menurutnya, penerapan otonomi daerah tidak boleh berhenti pada pembagian kewenangan semata, namun diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat.
“Peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi pengingat bahwa kewenangan yang diberikan kepada daerah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan rakyat,” ujar Muhidi.
Ia menjelaskan, sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah dituntut lebih proaktif mendorong kewirausahaan yang mampu membuka lapangan kerja baru. Selain itu, daerah juga perlu memperluas investasi untuk mendukung pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat.
Muhidi menilai, sektor kesehatan juga harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan terjangkau hanya dapat terwujud melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga medis, dan masyarakat.
Di bidang pendidikan, ia menekankan pentingnya pemerataan akses melalui pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa, serta percepatan digitalisasi pendidikan. Selain itu, kualitas guru, kurikulum, dan fasilitas belajar juga harus terus ditingkatkan.
“Setiap kebijakan dan anggaran daerah harus benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, dan penanggulangan bencana,” tegasnya.
Muhidi juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi berbasis hasil atau outcome. Menurutnya, birokrasi tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus mampu menghasilkan program yang nyata dan dirasakan masyarakat.
Muhidi menegaskan DPRD Sumbar siap mengawal setiap kebijakan daerah agar selaras dengan program nasional, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Sementara itu, bertindak sebagai inspektur upacara, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri yang menegaskan bahwa otonomi daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat.
Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini menjadi momentum memperkuat komitmen pemerintah daerah agar semakin responsif, mandiri, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat, dengan tetap menjaga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam amanat tersebut disampaikan sejumlah fokus utama, di antaranya penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil, serta peningkatan kemandirian fiskal daerah.
Selain itu, kolaborasi antardaerah, peningkatan layanan dasar, dan penguatan stabilitas wilayah juga menjadi perhatian penting.
Usai upacara, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa esensi otonomi daerah terletak pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.(**)
