Padang, Lamosai.com- Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat (KI Sumbar) Musfi Yendra, S.IP, M. Si berharap kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar selalu mengedepankan prinsip-prinsip Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam pelaksanaan semua tahapan Pilkada baik Pilgub maupun Pilbup/Pilwako, sebagaimana diatur dalam UU No. 14 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam hal pemilihan tema debat kandidat calon kepala daerah, tambah Musfi, Komisi Informasi juga mengharapkan KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat memasukkan materi tentang keterbukaan informasi publik.
Selain itu, lanjut Musfi, berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Pemilu), termasuk juga mengatur transparansi dan keterbukaan informasi terkait pelaksanaan pemilu dan Pilkada di Indonesia.
“Kita mengimbau masyarakat juga dapat berpartisipasi secara aktif mengawal pelaksanaan Pilkada tahun 2024 ini, mulai dari tahapan awal hingga penetapan calon kepala daerah terpilih, terutama dalam penerapan keterbukaan informasi publik oleh penyelenggara kepada masyarakat,” ungkap Musfi kepada media, Senin (23/9/2024) di Padang usai acara penetapan nomor Calon Walikota Padang.
Untuk itu, kita ingin melihat, sejauhmana pemahaman dan komitmen kepala daerah di Sumbar ini terhadap keterbukaan informasi publik ke depan, pungkas Musfi yang juga pernah menjabat Manager Dompet Dhuafa Singgalang ini.
Bagaimanapun, Musfi melanjutkan, Keterbukaan Informasi publik merupakan bagian penting dalam tatakelola pemerintahan yang terbuka (open government). Sehingga, terciptanya Good and Clean Goverment yaitu pemerintahan yang baik dan bersih.
Harapan itu disampaikan Musfi, mengingat sudah ditetapkannya pasangan calon kepala daerah untuk Pilkada Sumbar dan di 19 kabupaten dan kota. Selanjutnya akan memasuki tahapan masa kampanye.
“Kita juga ingin melihat, para paslon kepala daerah menegaskan komitmen keterbukaan informasi publik saat berkampanye. Karena, keterbukaan informasi publik, dipastikan akan mempersempit ruang-ruang terjadinya korupsi,” pungkas Musfi. (Hr1/ms)
